Rabu, 29 Desember 2010

Paket UU Politik

Paket UU Politik merupakan UU yang paling banyak diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Mahfud MD mengatakan, hal itu menunjukkan, bahwa dalam proses pembuatan UU lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan dan kompromi politik.

"Pembuatan UU lebih banyak berdasar kehendak dan kompromi politik, sehingga sering tidak sejalan dengan konstitusi. Sekurang-kurangnya begitu menurut tafsir MK. UU Pemda, UU Pemilu, diuji sampai beberapa kali," kata Mahfud dalam diskusi "Memimpin Republik dengan Konstitusi", di Megawati Institute, Jakarta, Selasa (28/12/2010).

Pun, politisi dinilai Mahfud seringkali menafsirkan konstitusi sesuai kehendak dan kepentingannya. "Tahu salah, tapi dikompromikan sehingga banyak dibatalkan oleh MK," ujarnya.

Dalam materi yang disampaikannya, Mahfud memaparkan bahwa kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi membawa konsekuensi pada validitas norma hukum di bawahnya. Validitas tersebut mencakup dua aspek, yaitu cara pembuatan dan materi muatannya. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Paket UU Politik.
READ MORE -> Paket UU Politik

Selasa, 28 Desember 2010

Masih maraknya punggutan liar

Masih maraknya punggutan liar (pungli) di sekolah membuat gubernur Jatim Soekarwo meradang. Dirinya merasa kehilangan cara lagi untuk mengatasi penyakit di dunia pendidikan itu. Pakde, demikian ia akrab dipanggil menuturkan, selama ini pihaknya sudah sering membuat larangan adanya pungli di sekolah, baik itu tarikan yang memberatkan pada siswa maupun wali murid.”Tapi tetap saja ada laporan adanya pungli, ini yang masih menjadi beban kami,”ujar Pakde, kemarin.

Mantan Sekdaprov Jatim itu melanjutkan, biaya pendidikan sebagian besar memang sudah tercover dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Memang, ada beberapa biaya pendukung yang tidak bisa ditampung BOS, salah satunya alat untuk olahraga maupun kesenian. ”Membeli alat untuk musik di sekolah jelas tidak bisa pakai BOS,”tegasnya.

Cuma, ketika biaya di sekolah tidak tercover BOS, pihak sekolah tidak bisa seenaknya saja menarik biaya pendidikan yang memberatkan. Apalagi banyak keluhan wali murid yang merasa tidak bisa membayar itu. ”Jangan sampai ada paksaan untuk menarik biaya pendidikan, kalau memang tidak bisa dibayar wali murid, sekolah tak bisa memaksa,”jelasnya. Gubernur kelahiran Madiun itu juga menjelaskan, aturan yang dibuat provinsi maupun kabupaten/ kota tidak bisa dijalankan dengan baik di sekolah. Makanya, tak heran masih saja ada sekolah yang menarik pungli. Bahkan, ada beberapa laporan yang menjelaskan kalau sekolah mulai ‘kreatif’ dalam melakukan pungli. Dengan berdalih biaya untuk ekstrakurikuler maupun perjalanan wisata.

”Ini yang nantinya menjadi tugas tambahan bagi kami,jangan sampai siswa maupun wali murid dirugikan,”tegasnya. Anggota Komisi E DPRD Jatim Kuswiyanto mengatakan,persoalan pungli dari dulu terjadi.Makanya tak heran banyak keluhan dari wali murid tentang maraknya pungli meskipun sudah ada BOS. Dia melanjutkan, regulasi di daerah harus bisa memberantas pungli itu. Demikian catatan online SEO Blogger blogspot tentang Masih maraknya punggutan liar.
READ MORE -> Masih maraknya punggutan liar

Senin, 27 Desember 2010

Semburan abu vulkanik

Terjadi peningkatan Semburan abu vulkanik dari Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur. Terkait itu, untuk alasan menjaga kesehatan, warga di sekitar lokasi disarankan untuk berlindung atau mengungsi ke lokasi aman.

"Khususnya untuk anak-anak dan balita. Karena abu halus tersebut sangat berbahaya," kata petugas penjaga Pos Pantau Gunung Bromo, Mulyono ketika dihubungi media massa, Senin petang, 27 Desember 2010.

Dia menjelaskan, semburan abu halus, abu kalas, dan jenis lapili biroplastik mencapai ketinggian 1.200 meter. Saat ini juga terjadi hujan, sehingga sejumlah jalanan di kawasan tersebut sangat licin dengan ketebalan abu mencapai lima sentimeter (cm).

Mulyono menambahkan, semburan abu berwarna kecoklatan dibarengi gempa tremor dengan amplitudo 15 sampai 30 mm dan arah angin mengarah ke timur laut dan timur. Menyikapi itu, warga sekitar disarankan menggunakan masker dan pelindung mata. Selain itu, mereka diimbau mengikuti anjuran petugas untuk tidak mendekat hingga batas dua kilometer (km) dari bibir kawah.

Untuk menghindari bahaya lainnya, warga juga disarankan membersihkan atap rumah dan pepohonan dari semburan abu. Meski telah diberikan pemahaman, banyak warga yang tidak mengindahkan untuk mengungsi.

"Sudah kami sampaikan peringatan itu. Namun, sejauh ini warga tidak melakukannya. Atap rumah dan pohon dibiarkan begitu saja. Ada yang menganggap kalau abu dibersihkan khawatir Bromo 'mengamuk' lagi," kata Mulyono.

Terpisah, Kepala Bidang Mitigasi Bencana Geologi dari PVMBG, Gede Suantika, menegaskan demi menjaga kesehatan atas keberadaan abu pasir berbahaya, masyarakat diminta menghindari kawasan tersebut. "Dengan kondisi itu, lebih baik segera mencari tempat aman, bukan begitu? Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Semburan abu vulkanik.
READ MORE -> Semburan abu vulkanik

Selasa, 21 Desember 2010

Lenovo All in Idea Centre B300

Komputer yang satu ini memang sangat praktis namun sejuta fungsi. Lenovo All in Idea Centre B300 ini merupakan perampingan dari penyerderhanaan Personal Computer (PC), Central Procesor Unit (CPU) serta LCD. Ketiganya digabung menjadi PC yang ramping. Terlebih lagi, ketika membeli Lenovo All in Idea Centre B300 di Pameran Hi-Tech Mall di Jalan Kusuma Bangsa mendapatkan potongan hingga USD100.

Ike Anggraini, Promotion Girl mengatakan, potongan sebesar itu hanya didapat ketika membeli di pameran yang digelar dari hingga tanggal 19 Desember 2010. "Untuk Pembelian All in One Idea Centre B300 kami hargai 699 USD, sebelumnya gadget ini seharga 699 USD," katannya, Rabu kemarin.

All in One Idea Centter B300 ini merupakan gadget ramping dengan procesor Intel Pentium Core 2 Dua E7600s (3.06 GHz, 10066MHz FSB, 3MB L2 Cache). Juga dilengkap dengan layar LCD 20 inci, Memori 2 GB, Hardist (HDD) 500 GB 7200 RPM SATA dan DVD Multiburner.

Selain itu, gadget ini semakin canggih dengan Intregated Intel GMA X4500, LAN, Card Reader, Integated Camera. Kemudian juga dilengkapi dengan WIFI, Speaker, Keyboard dan Mouse. "Gadget ini PC, LCD dan CPU jadi satu," kata Ike.

All In One Idea Centre ini ada juga yang dilengkapi dengan fitur Touch Screen. Yakni type C200-366. Untuk Gadget ini juga diberikan potongan yang cukup menarik. Jika sebelumnya, dijual dengan harga USD649, kali saat pameran di Hi Tech Mall dihargai dengan USD625. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Lenovo All in Idea Centre B300.
READ MORE -> Lenovo All in Idea Centre B300

APBD 2009

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo membentuk tim guna mengusut dugaan penyelewengan pengelolaan dana APBD 2009, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beberapa waktu lalu.

Kepala Kejari Palopo Sangkot Harahap mengatakan, investigasi itu dilakukan termasuk mengusut aliran dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp9 miliar lebih. Menariknya, Sangkot memimpin langsung tim tersebut yang akan melibatkan penyidik intelijen dan pidana khusus. “Investigasi ini sebagai tindak lanjut atas adanya laporan masyarakat yang menduga terjadi tindak pidana korupsi dalam kasus ini,terutama dalam penyaluran dana bansos,” ujar dia, saat dihubungi via ponselnya kemarin.

Kepala Seksi Intelijen Ivan Parangan menambahkan, penyidikan di lapangan untuk mengetahui apakah daftar penerima bantuan yang tertera dalam laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo 2009 sudah menerima bantuan yang dimaksud. Selain akan menginvestigasi penerima bantuan,pihaknya juga akan mengklarifikasi ke Pemkot Palopo terkait penyaluran dana bantuan sosial tersebut.

“Kalau hasilnya terjadi unsur korupsi, kami lanjutkan ke penyelidikan. Jika hasil di lapangan nanti menyebutkan tidak ada unsur korupsi, kami akan hentikan kasus ini,” ujarnya. Selain dana bansos, pos anggaran lainnya yang bakal diinvestigasi, yakni dana bergulir 2005-2008. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Ruppe L membantah terjadi tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana bansos 2009 di Palopo.

Yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemkot Palopo 2009,yakni kondisi yang terjadi saat itu, pertanggungjawaban atas keuangan belum seluruhnya diserahkan. “Namun,seluruh pertanggungjawaban itu sudah kami lengkapi saat ini dan telah diserahkan ke BPK RI.

Jadi sudah tidak ada masalah lagi,”katanya. Dia juga menilai tudingan LSM dan mahasiswa bahwa terjadi tindak pidana korupsi senilai Rp153 miliar tidak masuk akal. “Bagaimana caranya terjadi korupsi sebesar itu,padahal APBD 2009 hanya sekitar Rp300 miliar. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang APBD 2009.
READ MORE -> APBD 2009

Senin, 20 Desember 2010

705 Napi

Sebanyak 705 Napi di Provinsi Sulawesi Utara akan mendapatkan remisi khusus berkaitan dengan Hari Natal 25 Desember 2010.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Heru Tamtomo di Manado, Senin (20/12/2010) mengatakan, narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi itu tersebar pada enam lapas, tiga rutan dan empat cabang rutan.

Heru Tamtomo mengatakan, dari sekitar 705 narapidana itu, mendapatkan remisi khusus satu (RK1) sebanyak 694, sementara remisi khusus dua (RK 2) sebanyak 11 narapida.

Pada RK1, para narapidana mendapatkan pengurangan hukuman antara 15 hari hingga dua bulan sementara RK2 langsung bebas.

Napi yang mendapatkan remisi itu harus memenuhi beberapa ketentuan serta persyaratan seperti selama enam bulan terakhir narapidana itu menunjukkan kelakuan baik.

"Napi itu aktif dalam kegiatan pembinaan, menunjukkan perubahan sikap perilaku lebih baik selama berada di lapas maupun rutan," katanya.

"Remisi akan diberikan pada saat Natal 25 Desember dan dilakukan pada masing-masing UPT tersebut," kata Tamtomo. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang 705 Napi.
READ MORE -> 705 Napi

Hukum kini

Hukum kini adalah pepohonan kering meranggas,
dahan-dahan tanpa daun, mengelupas, tanpa buah.
Taufan telah mengguncang-guncang batang dan akar-akarnya
Orang-orang yang berteduh di bawahnya
telah lari mencari bayang-bayang yang hilang....

M Husseyn Umar, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Dokumentasi Sastra HB Jassin dan konsultan hukum, memang menuliskan puisi berjudul "The Law" itu tahun 2000. Namun, puisi yang terangkum dalam antologi berjudul Pro Justitia, Wajah Hukum dalam Puisi (2009) itu masih terasa pas untuk menggambarkan kondisi hukum dan penegakan hukum di negeri ini, saat ini maupun tahun depan. Penegakan hukum, terutama untuk kasus yang terkait politik dan kekuasaan, masih saja sulit diwujudkan. Meranggas, seperti tidak mudahnya menegakkan benang basah.

Jauh hari sebelum Husseyn Umar menuliskan puisinya itu, advokat, yang kini menjadi Ketua Komisi III (Bidang Hukum) DPR, Benny K Harman, menulis catatan hukum berjudul "Bisik-bisik tentang Lembaga Pengadilan Kita", yang dimuat di harian ini (Kompas, 23 Oktober 1993). Ia menuliskan: "Seorang advokat senior pernah bercerita. Dulu, ketika dia akan bersidang, dia berpikir keras mencari pasal-pasal yang bisa mematahkan dakwaan yang diajukan jaksa. Tapi sekarang, katanya, dia berpikir keras untuk mencari siapa orang yang tepat untuk diberi upeti, agar perkaranya bisa menang".

Seperti puisi Husseyn Umar, tulisan Benny K Harman, yang juga dimuat dalam buku berjudul Gagal Membangun, Masalah Sospol dalam Pembangunan (MJ Kasiyanto, 1999), itu seperti tak lekang oleh waktu. Kondisi pengadilan, sebagai benteng terakhir dari penegakan hukum, masih tidak banyak berubah dibandingkan tahun 1993 atau 2000.

Mungkin sudah banyak yang dilakukan pemangku kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di negeri ini untuk memperbaiki kondisi hukum dan penegakan hukum nasional, termasuk dengan pencanangan reformasi birokrasi. Namun, cerita tentang bekas pegawai pajak Gayus HP Tambunan, misalnya, beserta dengan polisi, jaksa, hakim, dan advokat yang menangani perkaranya ketika disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, membuat segala perbaikan yang telah dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berpihak pada rasa keadilan menjadi porak poranda. Kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum di negeri ini tak juga terbangun, meninggi.

Hukum Tak Membeda-bedakan

Gerakan reformasi tahun 1998, yang berujung pada turunnya Soeharto dan kekuasaan Orde Baru, memang sempat memunculkan harapan akan terwujudnya kondisi yang lebih baik di negeri ini, termasuk dalam hal penegakan hukum. Penegak hukum menjadi lebih mendengar hati nuraninya sehingga tidak ada lagi advokat, jaksa, polisi, hakim, atau penyelenggara negara yang digelandang ke pengadilan karena melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Apalagi, MPR sebagai pemegang mandat rakyat, kala itu, sudah mengeluarkan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Namun, harapan itu tinggal harapan. Meskipun penyelenggara negara silih berganti muncul sejak Soeharto lengser, hukum masih menjadi persoalan yang belum tersentuh menjadi lebih baik di negeri ini. Terlebih tahun 2010, berbagai perkara hukum bernuansa KKN bermunculan, terutama terkait kasus Gayus Tambunan. Kasus dugaan mafia hukum dan mafia perpajakan yang melibatkan bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak bergolongan IIIA ini, seperti diungkapkan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, menyeret banyak penegak hukum lain ke meja hijau.

Bukan hanya banyaknya polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pegawai pajak lain yang terseret kasus Gayus, yang membuat publik terperangah. Cerita Gayus, yang pernah keluar dari Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, tempatnya selama ini ditahan, bahkan berjalan-jalan di Bali, membuat publik semakin shock. Apalagi, ia mengakui pernah puluhan kali keluar dari rumah tahanan itu untuk berbagai keperluan.

Nasib Gayus terasa kontras dengan perlakuan yang dialami tahanan atau narapidana lain di penjara. Bahkan, terpidana perkara korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah, pengusaha Hengky Samuel Daud, meninggal karena sakit. Ia diduga terlambat dibawa ke rumah sakit karena tidak mudah meminta izin keluar dari lembaga pemasyarakatan, dengan berbagai alasan. Masih banyak lagi kisah mereka yang terpaksa tinggal di penjara, dan tak bisa menikmati "kemewahan" seperti yang dirasakan Gayus.

Padahal, jelas konstitusi menyatakan, setiap orang sama di muka hukum. Asas hukum universal pun mengakuinya. Lex non distinguitur nos non distinguere debemus (hukum itu tak membeda-bedakan, karena itu kita tidak boleh membeda-bedakan). Namun, kenyataan memang terkadang tidak sama dengan harapan. Bahkan, ketika muncul penilaian Polri gagal menangani kasus Gayus, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menggunakan kewenangannya untuk mengambil alih penanganan kasus itu, harapan ini pun tak terwujud.

Sampai dengan akhir tahun 2010, berbagai kasus yang terkait dengan Gayus tampaknya masih akan menghiasi gelapnya langit hukum di negeri ini. Penanganan perkara itu akan terus berlanjut sampai tahun depan. Meski samar, ada harapan penegakan hukum di tahun 2011 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun, harapan akan adanya penegakan hukum yang lebih tegas, mencerminkan rasa keadilan rakyat, memang tidak bisa jelas, samar, karena masa lalu memberikan pelajaran bahwa asa itu sulit terwujud. Apalagi, peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, mengingatkan, kasus terkait Gayus bisa dipakai untuk mengunci Partai Golkar sehingga tersedot energinya dan tidak fokus (Kompas, 14/12). Padahal, Golkar adalah partai politik pemenang kedua Pemilu 2009.

Tak hanya Golkar yang terkunci, Sukardi menyebutkan pula, partai lain juga terganggu dengan kasus hukum yang menyeret kadernya atau dikaitkan dengan partai itu. Energi Partai Demokrat bisa tersedot untuk ”menangkal” serangan terkait kasus pemberian dana talangan senilai Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, yang sampai saat ini masih belum paripurna. Partai Demokrat adalah pemenang Pemilu 2009.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang selama ini menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah, juga akan terus diganggu dengan kasus pemberian cek perjalanan, terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Perkara ini, yang juga belum tuntas, pun mungkin saja mengganggu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP juga masih akan terbebani dengan dugaan korupsi yang mengenai mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terbebani kasus pidana yang menimpa kadernya, M Misbakhun. Kader partai lain pun kini ada pula yang mulai terbelit perkara, atau mulai dibidik, terutama terkait kasus korupsi.

Penanganan kasus-kasus itu sampai sekarang belum selesai, dan dipastikan akan berlanjut tahun 2011. Masyarakat pasti akan terus menuntut agar kasus-kasus itu dituntaskan. Namun, dengan peringatan dari Sukardi, yang menyebutkan tahun 2010 adalah tahun yang saling mengunci, memang terasa sulit untuk meyakinkan diri bahwa harapan akan terwujudnya penegakan hukum yang adil di negeri ini akan terwujud. Parpol diyakini masih akan memperjuangkan kepentingan sesaatnya dengan memainkan ”kartu truf” yang bisa mematikan lawan politiknya sehingga bisa bernegosiasi. Kartu truf itu paling gampang adalah kasus-kasus hukum.

Harapan untuk bisa menegakkan hukum di negeri ini, untuk tahun depan, memang tetap harus digantungkan pada pundak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi, untuk menuntaskan kasus korupsi, yang dalam banyak kasus mengakibatkan penderitaan pada rakyat kecil terus berlanjut. Apalagi, Presiden dalam berbagai kesempatan sudah menegaskan diri akan berdiri paling depan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Meskipun ada nada pesimisme, kerinduan akan hukum yang berkeadilan, penegakan hukum yang sesuai dengan nurani dan rasa keadilan, serta penuntasan berbagai kasus di negeri ini, tetap harus dipelihara. Paling tidak untuk sepanjang tahun 2011. Karena, hidup adalah pengembaraan untuk mencari kebenaran dan keadilan (ad veritatem et justitia). Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Hukum kini.
READ MORE -> Hukum kini

Jumat, 17 Desember 2010

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (17/12/2010) di Kantor Presiden, Jakarta, memimpin Sidang Paripurna Kabinet yang membahas soal kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2011. Pada kesempatan tersebut, Presiden turut mengundang Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuan untuk mendengarkan hal-hal yang perlu diketahui Indonesia terkait kegiatan ASEAN pada 2011.

Kehadiran Surin di Sidang Paripurna Kabinet guna memaparkan soal ASEAN adalah sesuatu yang baru. Hal ini diakui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Surin kepada pers di Kantor Presiden.

"Ini menunjukkan keseriusan Presiden tidak semata-mata untuk mengetuai ASEAN, tapi juga memimpin ASEAN dengan cara yang konstruktif," kata Marty.

Marty juga menyampaikan, di depan Sidang Paripurna Kabinet, Surin memaparkan hal-hal yang bisa menjadi prioritas Indonesia. Dikatakan, Indonesia akan memberikan perhatian khusus pada tiga pilar, yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.

Di bidang politik, Surin menyampaikan peran dan kontribusi penting yang dapat dilakukan Indonesia pada konflik di Semenanjung Korea, situasi di Laut China Selatan, dan perkembangan di Myanmar. Di bidang ekonomi, Surin mengatakan, Indonesia akan menunjukkan kepemimpinan yang lebih baik. "Sementara itu, di bidang sosial dan budaya, Surin menekankan pentingnya ASEAN yang membumi dan people centered," kata Marty.

Secara terpisah, Surin mengatakan, peran Indonesia dapat diperluas. Indonesia juga diharapkan dapat lebih bersikap proaktif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan ASEAN. Peran yang lebih luas diperlukan karena tantangan ASEAN pada masa mendatang diperkirakan semakin banyak. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
READ MORE -> Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Rabu, 15 Desember 2010

Budayawan Radar Panca Dahana

Budayawan Radar Panca Dahana menilai persoalan yang saat ini muncul di Daerah Istimewa Yogyakarta mengindikasikan pemerintah pusat tak memahami arti demokrasi. "Nggak ada itu soal permainan politik. Ini cuma soal bagaimana pemerintah pusat tidak bisa memahami bahwa di balik demokrasi itu ada kearifan kebijakan. Jangan melihat demokrasi dari formalismenya saja," kata Radar di Aula PP Muhammadiyah, Rabu (15/12/2010).

Ia mengimbau agar masyarakat jangan sampai terjebak dalam demokrasi yang formalistik. Pasalnya, secara substansial demokrasi itu sudah diterapkan di Yogyakarta sejak dulu.

Meski zaman telah berkembang, Yogya tetap bertahan dengan kebudayaannya dimana kesultanan Yogya tidak mau mengadopsi perkembangan yang muhktahir yang dapat menyebabkan punahnya kesultanan Yogya.

"Yogya kalau mau dibilang demokratis ini sudah demokratis. Kenapa sih kita diganggu dengan pikiran-pikiran semacam itu. Kita bisa ciptakan sendiri kok hidup enak dan nyaman, toh kalau ada pikiran baru tidak nyaman siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau berbeda dengan daerah lain ya itulah keistimewaan Yogya, tak perlu penyeragaman demokrasi," katanya. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Budayawan Radar Panca Dahana.
READ MORE -> Budayawan Radar Panca Dahana

Selasa, 07 Desember 2010

Ritual Tapa Bisu

Malam ini, Selasa (7/12/2010), Keraton Yogyakarta menggelar Ritual Tapa Bisu (bertapa berdiam diri sambil berjalan mengitari benteng). Bahkan, sejak semalam warga Yogya sudah banyak yang mengikuti ritual ini.

“Biasanya bersamaan dengan Keraton Yogyakarta,” kata Sri Suranto (68), panitia tapa bisu mubeng beteng dari Kawula Jogja.

Tapa bisu malam 1 Sura ini bertujuan memohon perlindungan dan keselamatan. Itu karena belakangan ini Yogyakarta sedang diberi ujian berat berupa bencana Merapi dan polemik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta. “Kami berharap Allah SWT memberikan yang terbaik untuk Yogyakarta,” ujar Suranto.

Pada ritual tersebut mereka membawa panji-panji yang melambangkan keragaman. Di barisan paling depan terlihat seorang membawa payung melambangkan pemohonan perlindungan Allah SWT. “Kami mengalungkan janur kuning yang menyimbolkan nur atau cahaya sebagai simbol kesucian hati,” jelas Suranto.

Ritual ini dimulai dari gerbang Keraton Yogyakarta dan berakhir di tempat yang sama. Rute yang ditempuh sejauh 5 kilometer melewati Jalan Rotowijayan, Jalan Kauman, Jalan Agus Salim, Jalan Wahid Hasyim, Suryowijayan, Pojok Beteng Kulon, Jalan Letjen MT Haryono. Kemudian melalui Jalan Mayjen Sutoyo, Pojok Beteng Wetan, Jalan Brigjen Katamso, dan Jalan Ibu Ruswo.

Di sepanjang jalan yang mereka lalui, disebarkan beberapa benda seperti lepek dari tembikar, janur, beras, uang receh, dan bunga. Masyarakat antusias berebut sesajian itu. Bahkan ada seorang ibu yang memaksa meminta janur kuning yang dikalungkan seorang sesepuh.

Nana (19), mahasiswi asal Batam, mengaku penasaran pada ritual tahunan ini. “Unik, karena di tempat saya tidak ada,” kisahnya. Nana datang bersama lima temannya yang juga ingin menyaksikan acara tersebut. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Ritual Tapa Bisu.
READ MORE -> Ritual Tapa Bisu

KH Abdurrahman Wahid

KH Abdurrahman Wahid, yang biasa disapa dengan Gus Dur, merupakan salah satu pemikir Islam terbesar di Indonesia. Gus Dur jadi pelopor dialog antar-agama dan terus melakukan kampanye kerja sama bidang kemanusiaan, baik di Indonesia maupun di dunia.

"Bagi saya, suatu kegembiraan yang tiada taranya dibandingkan dengan hal apa pun karena dapat berdialog dan belajar dari Bapak Dr Abdurrahman Wahid, orang arif yang memiliki martabat dan filosofi agung," kata Daisaku Ikeda dalam kata sambutannya yang dibacakan Ketua Umum Soka Gakkai Indonesia, Peter Nurhan, jelang peluncuran buku Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian, Senin (6/12/2010) di Jakarta.

Daisaku Ikeda sendiri adalah salah seorang pemikir besar Jepang yang mendirikan berbagai lembaga pendidikan, seperti Universitas Soka, Universitas Soka Amerika, dan Sekolah Soka.

Gus Dur mengenal Ikeda melalui buku dialog Presiden Kehormatan Soka Gakkai itu dengan Arnold Toynbee. Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur sering mengutip dialog kedua tokoh itu yang terdapat dalam buku berjudul Choose Life.

Sejatinya, Gus Dur sudah lama mengenal sosok Daisaku Ikeda. Penerbitan buku Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian itu pun juga diinginkan Gus Dur di samping inisiatif Ikeda.

"Saya sudah sejak 25 tahun lalu telah mengetahui tentang Bapak Ikeda," kenang Gus Dur dalam sebuah suratnya kepada Ikeda.

Menurut Peter, baik Gus Dur maupun Ikeda saling belajar dan berbagi dari sejarah dunia yang menginspirasi mereka sejak remaja. Sejarah itu dimulai dari Nabi Muhammad SAW, Sakyamuni, Mahatma Gandhi, Kartini, Hasyim Ashari, Wahid Hasyim, Pramoedya Ananta Toer sampai tokoh-tokoh seni, semisal Mozart, Beethoven, dan Kurosawa. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang KH Abdurrahman Wahid.
READ MORE -> KH Abdurrahman Wahid

Bahasyim Assifie

Proses hukum terhadap terdakwa Bahasyim Assifie, mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, dinilai banyak kejanggalan. Pasalnya, dari harta Rp 64 miliar milik Bahasyim, jaksa penuntut umum (JPU) hanya mendakwa korupsi senilai Rp 1 miliar.

"Banyak sekali hal yang menyimpang. Saya khawatir dakwaannya lemah. Kita agak curiga dengan jumlah (harta) yang besar itu, tapi jaksa hanya dakwakan Rp 1 miliar saja," lontar Yenti Garnasih, dosen Fakultas Hukum Trisakti, saat bersaksi di sidang Bahasyim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/12/2010). Dia dihadirkan oleh JPU sebagai pakar pencucian uang.

Yenti menjelaskan, jika melihat dakwaan yang disusun JPU, majelis hakim tidak dapat memvonis Bahasyim terkait dakwaan pencucian uang. Majelis hanya dapat memvonis terkait dugaan korupsi senilai Rp 1 miliar saat menjabat Kepala Kantor Pajak Pemeriksaan Pajak Jakarta VII tahun 2005. Bahasyim didakwa memeras Kartini Mulyadi.

"Tidak bisa karena predikat crime-nya dari apa? Dari hasil kejahatan apa? Karena berbahaya sekali untuk orang-orang yang uangnya sah, tapi dia lupa (asal-usul harta). Ketidakcermatan dakwaan bisa meloloskan (terdakwa). Mungkin bukti sudah dicari, tapi menyusun (dakwaan) salah," jelas dia.

Dikatakan Yenti, jika saat proses pembuktian terbalik Bahasyim tidak dapat membuktikan asal-usul hartanya, ia berharap majelis hakim berani memerintahkan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan ulang untuk membuktikan jenis pidana yang dilakukan Bahasyim.

"Saya berharap hakim bisa perintahkan tetap blokir (harta Bahasyim) dan sidik lagi. Awalnya, saya kira penyidik menelusuri, tapi ternyata tidak ditindaklanjuti. Harusnya ditelusuri (tindak pidananya), masa sih enggak bisa," tegas dia. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Bahasyim Assifie.
READ MORE -> Bahasyim Assifie

Minggu, 05 Desember 2010

Banjir lahar dingin susulan

Banjir lahar dingin susulan yang melewati sejumlah sungai mengakibatkan jalur Jalan Raya Muntilan Kabupaten Magelang-Yogyakarta ditutup karena air dan material Gunung Merapi meluap hingga badan jalan, Minggu (5/12/2010).

"Sejak sekitar pukul 12.30 WIB hingga saat ini (sekitar pukul 14.00 WIB), jalan Magelang-Yogyakarta ditutup," kata Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Heri Prawoto di Magelang, Minggu.

Luapan air dan pasir Merapi, katanya, hingga di atas Jembatan Gempol, Dusun Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang di aliran Kali Putih, dan Jembatan Muntilan, Kecamatan Muntilan, di aliran Kali Blongkeng.

Ia menjelaskan, penutupan arus lalu lintas ini dilakukan untuk mengantisipasi jatuhnya korban. "Hingga saat ini tidak ada korban akibat banjir lahar dingin susulan, dampak sekunder letusan Gunung Merapi," ucapnya.

Pemakai jalur setempat dialihkan ke jalan lain yang relatif aman dari bahaya banjir lahar dingin susulan.

Antrean berbagai jenis kendaraan terjadi hingga kawasan Taman Agung, Muntilan. Adapun Jalan Pemuda di pusat kota Kecamatan Muntilan yang hari biasa hanya untuk satu jalur kini digunakan untuk dua jalur.

Kemungkinan, katanya, hujan cukup deras terjadi di kawasan Gunung Merapi.

Petugas pengamatan Gunung Merapi di Pos Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Yulianto, mengatakan, hujan cukup deras di kawasan lereng barat puncak Merapi terjadi sejak sekitar pukul 11.30 hingga 13.00 WIB. "Sedangkan di sisi barat laut dan utara hanya gerimis, memang terjadi peningkatan volume air antara lain di alur Sungai Apu, Trising, dan Senowo. Kali Lamat juga banjir lahar dingin," paparnya.

Gimono, seorang warga Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, sekitar delapan kilometer barat puncak Merapi di kawasan alur Kali Lamat, menuturkan bahwa banjir lahar dingin susulan terjadi di alur Sungai Lamat.

Puluhan warga setempat yang sedang menambang pasir di Jembatan Kalibening di alur Kali Lamat, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, bergegas meninggalkan tempat itu untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat banjir tersebut.

Ia mengatakan, sekitar 12 truk yang antre memuat pasir dari sungai itu segera dibawa menjauh dari jembatan tersebut oleh awak angkutannya.

Seorang warga lain, Suyud, dari Desa Mangungsoko, Kecamatan Dukun, sekitar sembilan kilometer barat puncak Merapi di kawasan Sungai Senowo, mengatakan, banjir lahar dingin susulan pada hari Minggu relatif lebih kecil daripada peristiwa serupa beberapa hari terakhir. "Banjir lahar dingin kelihatan siang ini selama sekitar setengah jam, tetapi lebih kecil dari banjir yang kemarin-kemarin," ia membandingkan. Sejumlah warga setempat menyaksikan banjir dari tepi sungai tersebut. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Banjir lahar dingin susulan.
READ MORE -> Banjir lahar dingin susulan

Berpijak Pada Peraturan Perundang-undangan

Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah tetap Berpijak Pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait keistimewaan Yogyakarta. Namun bila pemerintah pusat memiliki skenario lain yang lebih besar atas keistimewaan Yogyakarta, F-PDIP menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar.

Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo kepada media massa di Jakarta, Sabtu (4/12/2010). Tjahjo menyebut, hal terbaik yang bisa menjadi jalan tengah atas masalah keistimewaan Yogyakarta adalah mengajak Sultan Hamengku Buwono X bersama pemerintahan daerah Yogyakarta berdiskusi.

"Kalau tidak dilibatkan kan tidak elok jadinya. Dan bisa menimbulkan persepsi penafsiran yang berbeda-beda," katanya.

Catatan perihal daerah keistimewaan, menurut Tjahjo terdapat pada BAB tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari tiga pasal, yaitu pasal 18,18A dan 18B. Pasal 18 adalah lex generalis mengenai pemerintahan daerah. Sedangkan Pasal 18B lex specialis, artinya untuk hal-hal tentang kekhususan atau keistimewaan.

"Ketentuan pasal ini yang menjadi dasar atau pedoman pembentukan UU yang boleh berbeda dari yang lex generalis," ucapnya. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Berpijak Pada Peraturan Perundang-undangan.
READ MORE -> Berpijak Pada Peraturan Perundang-undangan

Sabtu, 04 Desember 2010

kenduri Jogja

Masyarakat Yogya diundang dalam perhelatan kenduri Jogja yang dilaksanakan Minggu, 5 Desember 2010 besok mulai pukul 06.00 WIB. Undangan ini beredar di kalangan facebooker yang mengemar laman Yogyakarta.

Undangan itu tertulis "Mengharap kehadiran Rakyat Yogyakarta dlm KENDURI JOGJA yg akan dipimpin langsung Sri Sultan Hamengkubuwono X. Minggu, 5 Des 2010, Titik 0 Jogja (depan Kantor Pos Jogja & sepanjang Malioboro) Jam 6 pagi. Mari tunjukkan bahwa Jogja sdh kembali Aman, Nyaman, & Tetap ISTIMEWA!,"

Meski belum diketahui kebenarannya, undangan yang dibuat pagi ini menarik perhatian dan disukai 1.500 pengemar dan hampir 400 komentar. Seperti dukungan Bentar Suwahono yang mengaku "Siap ikut, jogja the unique city n the special city," ungkapnya.

Dukungan kesuksesan acara juga disampaikan warga asli Yogja di Bekasi. Gimbaran Harijadi Mugi2 acaranipun sukses. kulho ndèrek bingah jogja tetep istimewa dugi saklawase (Semofa acaranya sukses. Saya ikut bahagia Jogja tetap istimewa untuk selama-lamanya).Warga jogja ing bekasi dukung terus.

Namun ada juga yang hanya bisa mendoakan seperti yang diungkapkan Estie Niswatun Arifah "Pengin ikutan...tp bsk ada ujian cpns pemprov DIY. Juga facebooker Tri Yugo Yulianto Aku melu do'a ne wae. Men Ngayogyakarto tentrem, aman & Istimewa. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang kenduri Jogja.
READ MORE -> kenduri Jogja

Kamis, 02 Desember 2010

dijarah masyarakat sekitar

Sekitar 2.400 hektar areal lahan hutan milik Perum Perhutani di Trenggalek, Jatim, sampai saat ini masih bermasalah akibat dijarah masyarakat sekitar.

Wakil Administratur KPH Perhutani Kediri Selatan, Mulato Joko Sundoro, Kamis (2/12/2010) mengakui hal itu namun menolak anggapan bahwa konflik mereka dengan masyarakat tidak bisa dikendalikan.

"Menurut data kami, memang ada sekitar 2.400 hektare lahan perhutani di Trenggalek ini yang masih bermasalah. Tetapi perkembangan kasus ini berbeda-beda, ada yang masih proses identifikasi, sosialisasi, hingga ke pengadilan dan mahkamah agung," terangnya.

Luas lahan hutan milik perhutani di Kabupaten Trenggalek selama ini, menurut Joko, mencapai 62.329 hektare.

Dari jumlah itu, sekitar 30 ribu hektare di antaranya sempat rusak parah akibat penjarahan masyarakat pasca gerakan reformasi tahun 1999.

Tidak hanya menjarah kayu maupun hasil hutan lainnya, beberapa kelompok masyarakat bahkan menjarah kawasan hutan negara itu dan membukanya sebagai tempat permukiman baru atau lahan pertanian.

Upaya reboisasi dan pengambilalihan kembali telah dilakukan oleh pihak perhutani. Namun hingga sekarang, kasus penggundulan hutan maupun penjarahan lahan hutan tersebut belum sepenuhnya tuntas.

Masih ada sekitar 2.400 hektare tanah hutan perhutani yang kini diduduki oleh masyarakat.

"Pelan-pelan kasus (sengketa) tanah hutan ini akan kami selesaikan, baik secara persuasif maupun melalui jalur hukum," katanya.

Joko menambahkan, saat ini konflik dengan masyarakat sudah jauh menurun dibanding awal masa reformasi tahun 1999.

Reboisasi secara terus-menerus sejak tahun 2007 hingga sekarang setidaknya telah mengubah kawasan hutan yang sebelumnya menjadi lahan gundul kini mulai ditumbuhi tunas baru.

Selain itu, kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) juga membuat pengawasan dan penjagaan areal hutan negara jauh lebih efektif. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang dijarah masyarakat sekitar.
READ MORE -> dijarah masyarakat sekitar

Pascapidato klarifikasi

Pascapidato klarifikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (2/12/2010), Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku menangkap pesan yang jelas bahwa proses pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta akan dilanjutkan ke DPR. Baik soal pengaturan maupun teknis pengangkatan, semua itu akan dibicarakan setelah pemerintah menyerahkan drafnya kepada Komisi II.

"Tadi jelas standing SBY sebagai pribadi dan sebagai kepala pemerintahan untuk menyelesaikan dengan menyerahkan kelanjutannya ke DPR. Ini jelas sekali," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Kamis sore.

Politikus PAN ini juga memuji pernyataan SBY dalam memperjelas standing point-nya mengenai keistimewaan Yogyakarta, yaitu mengakui nilai historis dari Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, lanjutnya, SBY juga menunjukkan sikap yang sama, yaitu menghargai kontribusi Kesultanan Yogyakarta pada masa proklamasi Republik Indonesia.

"Apa yang diargumentasikan masyarakat sah-sah saja. Tapi dengan klarifikasi ini makin jelas, tidak ada niatan apa pun dari Presiden, dengan meluruskan kesimpangsiuran yang sebelumnya terlalu jauh," tambahnya.

Terkait pernyataan soal "monarki" yang tidak diklarifikasi secara jernih oleh SBY, Taufik menilai, persoalan tersebut sudah beres. Yang terpenting, katanya, SBY tetap menginginkan Gubernur DI Yogyakarta berasal dari Kesultanan Yogyakarta.

Menurutnya pula, SBY justru ingin memberikan proteksi yang baik kepada Yogyakarta jika suatu saat terjadi kondisi-kondisi yang tidak ideal. "Terkait soal monarki, itu kan cuplikan-cuplikan yang tidak utuh. Saya pikir sekarang sudah clear," tandasnya. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Pascapidato klarifikasi.
READ MORE -> Pascapidato klarifikasi
 
 
Copyright © 2015 SEO Blogger Blogspot All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho