Minggu, 23 Januari 2011

Institute of Oceanography

Peneliti di Spanish Institute of Oceanography (IEO) mendapati spesies yang sama sekali baru. Spesies ini merupakan yang ketiga yang ditemukan di kawasan Cachucho Marine Protected Area, Spanyol.

Setelah komunitas ilmiah menyepakati bahwa Haplomesus longiramus dan Liropus cachuchoensis, kini Politolana sanchezi menjadi spesies hewan ketiga yang ditemukan di kawasan itu dan diakui keberadaannya. Hewan air berbentuk seperti udang ini pertamakali ditemukan di selatan Bay of Biscay.

Oleh Inmaculada Frutos (peneliti dari Spanish Institute of Oceanography), Jean Claude Sorbe (dari National Center for Scientific Research of France, CNRS) memublikasikan temuannya di jurnal Zootaxa.

Politolana sanchezi, spesies crustacean berukuran sekitar 2 sentimeter ini tinggal di bawah air dengan kedalaman antara 480 sampai 829 meter. Ia ditemukan di sekitar selatan Bay of Biscay hingga kawasan barat Galicia.

Crustacean kecil ini juga bisa menggali hingga 5 sentimeter di dasar laut yang berlumpur serta berenang hingga ketinggian 1 meter di atas dasar laut. Dari eksperimen yang dilakukan, diketahui bahwa Politolana sanchezi memiliki perilaku seperti pengumpul sampah dan mencampurkan sedimen.

El Cachucho sendiri merupakan kawasan pusat keragaman biologi. Khusus crustacean saja, lebih dari 40 spesies ditemukan di kawasan tersebut. Tiga spesies baru, termasuk Politolana sanchezi ditemukan dalam waktu satu tahun terakhir.

Proses pemaparan spesies baru memang berjalan cukup lambat. Tidak hanya perlu menjelaskan hewan dan sifat serta kemampuannya, akan tetapi temuan itu juga perlu dievaluasi oleh komunitas ilmiah untuk memastikan bahwa spesies yang baru ditemukan belum pernah didapati pula di kawasan lain di seluruh dunia. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Institute of Oceanography.
READ MORE -> Institute of Oceanography

Sabtu, 22 Januari 2011

Pembakaran jenazah Yopina Murib

Anggota DPD, Herlina Murib, Sabtu (22/1/2011), menghadiri upacara Pembakaran jenazah Yopina Murib, warga Kwamki Lama yang menjadi korban konflik antarsuku. Yopina meninggal pada Jumat (21/1/2011) malam di Rumah Sakit Mitra Masyarkaatt Timika.

Pembakaran jenazah itu dilakukan sekitar pukul 10.30 tadi pagi di depan rumah Jacobus Kogoya di kompleks Tuni Kama, Kwamki Lama Bawah. Selain Herlina, hadir juga dalam acara itu anggota Majelis Rakyat Papua, Alpius Murib, dan Ketua Komisi A DPRD Mimika Elminus Mom.

Pada kesempatan itu, Herlina mengaku prihatin dengan konflik yang berkepanjangan di Kwamki Lama. Karena itu, dia meminta warga setempat menghilangkan kebiasaan yang justru merugikan masyarakat sendiri, seperti perang suku.

Setelah jenazah Yopina dibakar, para kerabat melakukan ritual "buang panah" ke kelompok lawan, yaitu kelompok Aser Murib yang bermukim beberapa ratus meter dari tempat tinggal korban.

Elminus Mom meminta masyarakat yang bertikai segera mengakhiri aksi saling serang. "Mulai sekarang kita tegakkan hukum positif di Kwamki Lama. Siapa pun yang bersalah akan ditangkap dan diproses sesuai hukum," kata Elminus.

Tokoh masyarakat Kwamki Lama, Demy Magai, mengaku malu karena Kwamki Lama selalu disorot oleh dunia luar sebagai daerah yang tidak aman. "Kita semua malu karena selama ini orang luar mengenal Timika, khususnya Kwamki Lama, sebagai daerah yang tidak pernah aman, selalu kacau dan ada pertikaian," tutur Magai.

Ia mengatakan, sesungguhnya sebagian besar warga di Kwamki Lama juga mendambakan hidup tenang dan damai tanpa ada konflik.

Prosesi pembakaran jenazah Yopina dijaga ketat puluhan aparat kepolisian dari Polres Mimika dibantu Brimob Detasemen B Polda Papua.

Yopina tewas setelah punggungnya diterjang anak panah dalam pertikaian antara kelompok Kogoya dan kelompok Aser Murib di Tuni Kama, Kwamki Lama, Jumat (21/1/2011) petang.

Dalam pertikaian tersebut, sejumlah warga dari masing-masing kelompok terkena anak panah. Tiga korban dari kelompok Kogoya dilarikan ke RSMM Timika, sementara dua korban dari kelompok Aser Murib dilarikan ke RSUD Timika.

Pertikaian antardua kelompok warga yang sudah berlangsung lebih dari dua bulan itu dipicu kematian Lenius Kogoya pada November 2010. Hingga Sabtu malam, polisi masih berjaga di Kwamki Lama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi konflik lanjutan pascakematian Yopina. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Pembakaran jenazah Yopina Murib.
READ MORE -> Pembakaran jenazah Yopina Murib

Rabu, 19 Januari 2011

Hukuman

Hukuman di balik terali besi penjara menanti tiga orang petani di Nagari Air Gadang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Sekretaris Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sumbar Sahnan Sahuri Siregar di Kota Padang menyebutkan pada Selasa (18/1) ketiganya dituntut hukuman penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Yunasril yang juga Ketua Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman beserta Erpan dan Bulkaini sudah ditahan polisi sejak Agustus dan November tahun lalu.

Mereka ditangkap dan ditahan karena dituduh memanfaatkan lahan berstatus hak guna usaha perusahaan sawit PT Anam Koto untuk bercocok tanam. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Hukuman.
READ MORE -> Hukuman

Kamis, 13 Januari 2011

Korban tewas akibat banjir

Korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dekat Rio de Janeiro, Rabu (12/1/2011), meningkat menjadi sedikitnya 237, lapor stasiun televisi Brasil, GloboNews.

Kenaikan tajam itu, dari sebelumnya 170 orang berdasarkan data dari otoritas lokal dan media, terjadi ketika muncul laporan tentang korban tewas sebanyak 97 orang dari kota Novo Friburgo, yang sebelumnya hanya dilaporkan tujuh orang. Konfirmasi segera terkait laporan itu menjadi tidak mungkin dilakukan karena jaringan telepon dan jalan-jalan menuju Nova Friburgo rusak. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Korban tewas akibat banjir.
READ MORE -> Korban tewas akibat banjir

Alberth H Torey dan Zeth B Marani

Alberth H Torey dan Zeth B Marani pada hari Kamis tepatnya tanggal 13/1/2011, resmi memimpin Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat selama lima tahun mendatang. Keduanya dilantik Gubernur Papua Barat Abraham Octovianus Atururi di Gedung DPRD Teluk Wondama yang berada di Raisei, sekitar 20 kilometer dari Wasior.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Teluk Wondama ini dihadiri 14 anggota DPRD, termasuk ketiga pimpinan dari total 20 anggota.

Pasangan pemenang Pilkada Teluk Wondama ini mengalahkan pasangan Bernardus Imburi-Victor Betay dan Yance Yomaki-Elisa Ayomi dengan persentase telak 54 persen atau 7.925 suara.

Hasil pilkada yang berlangsung 1 September 2010 ini sempat digugat pasangan Imburi-Betay ke Mahkamah Konstitusi. Namun, MK dalam putusannya 8 Oktober tetap memenangkan Torey.

Empat hari sebelumnya, 4 Oktober, terjadi banjir bandang Wasior yang meluluhlantakkan ibu kota lama Teluk Wondama itu. Lebih dari 150 warga tewas dan ratusan lainnya hilang.

Torey pada periode 2005-2010 telah memimpin Wondama, berpasangan dengan Marice Kaikatuy. Jabatan Bupati Wondama ini sempat dipegang Pelaksana Tugas Bupati Decky Ampnir yang juga Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Barat.

Gubernur Atururi dalam sambutannya mengatakan, pelantikan Torey-Marani ini merupakan kepercayaan dalam mengemban tugas yang diamanatkan masyarakat. Pertentangan dan pertarungan selama pilkada kemarin harus dapat dilebur.

"Sangat dibutuhkan kearifan dari bupati dan wakil bupati untuk merangkul perbedaan dalam membawa kesejahteraan bagi masyarakat," ucapnya. Ia meminta janji-janji selama kampanye dijabarkan dalam visi-misi dan rencana pembangunan daerah.

Dalam sambutan tidak tertulisnya, Gubernur Atururi mengatakan, pelantikan keduanya terlambat karena suasana duka masih menyelimuti. "Saya sudah izin Presiden untuk melantik Bupati Wondama setelah tidak ada air mata di Wasior, demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Alberth H Torey dan Zeth B Marani.
READ MORE -> Alberth H Torey dan Zeth B Marani

Jumat, 07 Januari 2011

Puluhan perempuan diperkosa

Puluhan perempuan diperkosa dalam suatu serangan terkoordinasi di Republik Demokratik Kongo pada Tahun Baru, lapor Doctors Without Borders, Kamis (6/1/2011).

Badan kemanusiaan itu mengatakan, 33 perempuan diperkosa di Fizi, Kivu Selatan, di bagian timur negara yang dilanda perang tersebut. "Para perempuan itu diikat dengan tali atau dipukuli dengan gagang pistol hingga tidak sadarkan diri sebelum diperkosa, beberapa di depan anak-anak mereka," kata Annemarie Loof, pegawai di lembaga yang biasa dikenal dengan nama Perancis-nya, Medecins Sans Frontieres (MSF), itu. "Sekitar empat pria bersenjata terlibat pada waktu itu dan rumah-rumah serta toko-toko dijarah," kata Loof dalam sebuah pernyataan.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerkosaan sering terjadi dalam perang di Kongo. PBB menyebut Republik Demokratik Kongo sebagai "ibu kota pemerkosaan dunia," dengan 15.000 perempuan diperkosa di Kongo timur tahun 2009. Pemerkosaan biasanya terjadi di wilayah di mana kelompok-kelompok pemberontak bersenjata pindah ke daerah yang dianggap propemerintah. Namun, kenyataannya daerah itu kurang mendapat perlindungan tentara atau polisi.

Banyak korban pemerkosaan turun ke jalan-jalan, Oktober lalu, untuk menentang kekerasan seksual tersebut. "Hatiku sakit. Mengapa kalian memperkosaku?" kata seorang korban perkosaan. Banyak dari mereka meninggalkan ruang rawat inap rumah sakit demi bergabung dalam barisan unjuk rasa di Kongo timur.

Sebuah laporan PBB pada bulan September menyalahkan pasukan keamanan Kongo karena gagal mencegah gelombang pemerkosaan massal selama beberapa hari pada musim panas lalu. Laporan sebelumnya membenarkan pemerkosaan terhadap sedikitnya 303 warga sipil antara 30 Juli dan 2 Agustus di wilayah Walikale, Provinsi Kivu, Kongo utara.

"Pemerkosaan itu jelas tidak berhenti," kata MSF. "MSF sangat prihatin dengan situasi saat ini di dan sekitar Fizi," kata Loof, Kamis. "Orang-orang melarikan diri dari daerah itu karena takut serangan kekerasan lebih lanjut."

Menurut Loof, MSF menyediakan perawatan medis dan psikososial bagi 5.600 korban pemerkosaan di Kivu Utara dan Selatan pada 2009. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Puluhan perempuan diperkosa.
READ MORE -> Puluhan perempuan diperkosa

Kamis, 06 Januari 2011

Situasi kebangsaan Indonesia

Situasi kebangsaan Indonesia saat ini sudah menyentuh titik nadir. Dengan gaya kepemimpinan yang lemah, keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia hingga kini belum juga tercapai. "Sama-sama kita memberikan keprihatinan yang dalam. Yang kedua kita terus terang saja tidak melihat harapan bahwa akan membaik dalam waktu dekat," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif seusai diskusi bertema "Reaktualisasi Tritura sebagai Ikon Kejuangan Bangsa" di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (6/1/2011).

Syafii, yang juga dikenal sebagai guru bangsa itu, mengatakan, kekayaan Indonesia yang ada tidak pernah dinikmati secara merata. Keberhasilan bangsa hanya dinikmati segelintir orang.

"Yang sudah dicapai juga banyak. Tidak seluruhnya jelek, tetapi masalah keadilan itu yang membuat jadi telantar," ungkapnya. Partai-partai politik yang ada saat ini pun, kata Syafii, hampir tidak pernah memikirkan rakyat. "Tapi, toh dipilih rakyat juga," ujarnya.

Kondisi bangsa yang sedemikian rupa, lanjutnya, harus diubah melalui jalur konstitusi. Hal itu dikarenakan, menurut Buya, bangsa Indonesia adalah bangsa demokratis yang harus berdasar pada konstitusi. "Harus ada perubahan melalui bingkai konstitusi. Ada perubahan, tetapi melalui konstitusi, tanpa pertumpahan darah," katanya.

Meskipun jalur konstitusi membuat segala perubahan seolah lebih lamban. "Demokrasi kita memang seperti ini, lamban. Kita tunggu saja sambil mempersiapkan diri untuk menyongsong perubahan yang lebih baik," kata Buya. "Di ujung lorong sana masih ada titik-titik terang," ujar Buya Syafii Maarif. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Situasi kebangsaan Indonesia.
READ MORE -> Situasi kebangsaan Indonesia

Rabu, 05 Januari 2011

Taufan Gama Simatupang

Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang bersikukuh mempertahankan M Syafii sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya,dan Pariwisata (Disporabudpar), meskipun DPRD dan warga protes terhadap pengangkatan mantan narapidana kasus korupsi tersebut. Sikap ini terungkap kemarin, saat menerima puluhan aktivis delegator Forum Aksi Mahasiswa Anti Korupsi (FAMAK) yang mendatangi Kantor Bupati Asahan.Dalam aksi itu, mereka mendesak Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang mencopot M Syafii dari jabatannya.

Taufan menegaskan, tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan Pemkab Asahan atas pengangkatan PNS yang terlibat dalam kasus korupsi dana Festival Nasyid dan MTQ tingkat kabupaten tahun 2007 tersebut. Soalnya, pengangkatan mantan Kepala Bagian Sosial Setdakab Asahan itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yang diatur dalam peraturan kepegawaian.

”Tolonglah pelajari peraturan perundang-undangan kepegawaian, jangan secara sepenggalsepenggal,” ujarnya,kemarin. Meski tampaknya Taufan menolak protes itu, Bupati Asahan yang dikenal ramah itu tetap menyampaikan apresiasinya kepada para aktivis yang dinilainya peduli terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Bupati. Taufan menilai protes yang disampaikan oleh para aktivis tersebut sebagai sebuah kritikan yang mengingatkan dirinya agar tidak terjerembab terhadap kebijakan yang salah. ”Terima kasih telah mengingatkan saya,karena itu tandanya warga Asahan sayang kepada saya,”ungkap dia saat menyambut kedatangan para aktivis tersebut ke kantor Bupati. Namun,Taufan tidak bisa berlama- lama menerima para aktivis karena waktunya yang sempit.

Dia lantas memerintahkan sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Asahan Jhon Hardy Nasution dan Inspektur Inspektorat Pemkab Asahan Harfan Harahap untuk berdialog dengan para aktivis. Dalam dialog itu,Pemkab Asahan menjelaskan dasar kebijakan pemerintah daerah dalam pengangkatan mantan napi kasus korupsi tersebut kembali menjadi pejabat.

Tantang Gugat

Dalam dialog dengan para pejabat Pemkab Asahan terkait kemarin, para aktivis memandang pengangkatan Muhammad Syafii menjadi Kadisporabudpar Pemkab Asahan telah melanggar Undang- Undang (UU) Nomor 43/1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sebab, menurut UU itu, Syafii seharusnya sudah diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Koordinator delegasi FAMAK Nasrun menuturkan, mengacu kepada pasal 23 ayat (4) dari UU itu, setiap PNS dapat diberhentikan baik dengan cara hormat atas permintaan sendiri, maupun secara tidak hormat.

Penyebabnya yakni hukuman penjara sesuai putusan pengadilan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman 4 tahun atau lebih. Selain itu, diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Sementara, dalam persoalan ini,Syafii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan divonis hukuman penjara 1,6 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Kisaran atas kasus korupsi dana Festival Nasyid dan MTQ tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan Sei Kepayang pada 2007 lalu.”Tapi kenapa Syafii tidak dipecat secara tidak hormat dari statusnya sebagai PNS dan malah diangkat menjadi pejabat,” ujar Nasrun.

Menjawab pertanyaan Syafii, Kepala BKD Pemkab Asahan Jhon Hardy Nasution menegaskan, pengangkatan M Syafii tidak melanggar peraturan perundangundangan karena sebelum diangkat dan dilantik menjadi pejabat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah melakukan pengkajian. Bahkan, dari tiga calon yang diajukan ke Baperjakat untuk menjadi Kadisporabudpar, M Syafii dianggap paling layak untuk diangkat. Alasannya, dia telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Soal tidak dipecatnya M Syafii dari statusnya sebagai PNS,menurut dia bukan kesalahan Bupati Asahan saat ini, melainkan kesalahan Bupati sebelumnya, almarhum Risuddin. Meskipun demikian, karena dalam persoalan ini terjadi pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan UU Nomor 43/1999, Pemkab Asahan mempersilakan pihak yang memprotes kebijakan ini menggugat Pemkab Asahan ke PTUN. ”Silahkan gugat,” ujar dia. Sementara itu, berdasarkan data terakhir statistik PNS Pemkab Asahan yang diperoleh media massa, ada 2.426 PNS yang berada di posisi golongan IV/A dan golongan IV/B dari sebanyak 8.305 jumlah PNS di Pemkab Asahan.

Mereka layak untuk menempati posisi eselon II,termasuk menduduki jabatan Kadisporabudpar Pemkab Asahan untuk menggantikan Jamal Abdul Naser yang dicopot oleh Bupati Asahan. Ke-2.426 PNS tersebut masing, masing terdiri dari 2.355 PNS golongan IV/A, 62 golongan IV/B,dan 9 PNS golongan IV/C. Bahkan menurut data ini,terdapat 5 PNS di golongan IVA dan IV/B di lingkungan Disporabudpar Pemkab Asahan yang telah memenuhi syarat pangkat untuk menjadi Kadisporabudpar. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Taufan Gama Simatupang.
READ MORE -> Taufan Gama Simatupang
 
 
Copyright © 2015 SEO Blogger Blogspot All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho