Kamis, 17 Maret 2011

Proyek Greater Jakarta

Pemerintah menyatakan, Indonesia dan Jepang telah menyepakati pelaksanaan proyek Greater Jakarta dalam program Metropolitan Priority Area (MPA). Salah satu butir kesepakatan adalah pelaksanaan studi rencana induk (master plan) yang akan dimulai pada Mei dan selesai setahun kemudian.

"Kami menghargai tingginya komitmen pemerintah Jepang mensukseskan kerja sama RI-Jepang dalam proyek MPA. Walaupun di tengah kesulitan yang dihadapi Jepang di negerinya. Komitmen ini menunjukkan betapa besar perhatian dan keinginan untuk mensukseskan kerja sama ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai pertemuan Steering Committee of the MPA for Investment and Industry di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2011.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyepakati tiga poin pokok dalam pelaksanaan proyek pengembangan kota metropolitan DKI Jakarta. Kesepakatan pertama yaitu penetapan sejumlah proyek yang harus segera dituntaskan berkaitan Greater Jakarta, termasuk proyek pengembangan lain di di kawasan Jabodetabek.

Proyek yang akan ditindaklanjuti itu di antaranya infrastruktur, transportasi, pengembangan pelabuhan, bandar udara, pengembangan pembangkit listrik, penyediaan air bersih, dan penanganan limbah.

Kesepakatan kedua yang dihasilkan adalah pelaksanaan studi master plan MPA yang akan dimulai Mei tahun ini. Studi diperkirakan membutuhkan waktu selama satu tahun.

Nantinya, dalam studi tersebut akan dihasilkan juga rencana pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta baik dari Jepang maupun Indonesia. Jepang juga direncanakan menyediakan pendanaan melalui skema ODA (Official Development Assistance).

Terakhir, kedua pihak menyepakati dilakukannya pertemuan high level consultation yang dijadwalkan berlangsung bulan ini. Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia akan mempublikasikan peraturan-peraturan baru di Indonesia di antaranya yang berkaitan dengan perpajakan, kepabeanan, percepatan masuknya investasi langsung modal asing, serta hambatan-hambatan dalam investasi.

Alasan Macet
Hatta juga menceritakan keinginan pemerintah mempercepat program Greater Jakarta. Keinginan tersebut disampaikan setelah Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Makiko Kukita, harus mengalami parahnya kemacetan di Jakarta.

"Pas macet-macetnya Jakarta, dia (wakil menlu Jepang) lewat. Saya bilang, itulah pentingnya Grater Jakarta ini," kata Hatta.

Hatta menambahkan, kemacetan yang dialami mitra bisnis pemerintah dari Jepang itu terjadi ketika delegasi Jepang terlambat menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.

Sesuai jadwal, delegasi Jepang seharusnya menemui menlu Indonesia pada pukul 06.00 WIB. Namun, akibat kemacetan yang terjadi, rombongan pejabat Jepang itu baru sampai di lokasi sekitar pukul 07.00 WIB. "Saya baru tiba jam 07.00 WIB lebih karena macet sekali," ujar Hatta menirukan Makiko. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Proyek Greater Jakarta.
READ MORE -> Proyek Greater Jakarta

Jumat, 11 Maret 2011

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir persyaratan persetujuan pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota DPR, bukan ancaman bagi pemerintah.

"Kalau ada yang berspekulasi itu ancaman bagi pemerintah, saya kira tidak, bukan ancaman. Ini adalah putusan MK yang berbasis kecocokan dengan ketentuan konstitusi," kata Anas dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (13/1/2011).

Menurut dia, sistem politik yang harus dibangun adalah membangun kepentingan bangsa bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. "Politician dream adalah bekerja untuk rakyat, bukan impeachment," tegasnya.

Sambutan atas putusan MK langsung membahana di DPR. Sejumlah mantan inisiator Hak Angket Bank Century atau Tim 9 berniat kembali menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat atas kasus dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century.

Mantan anggota Tim 9 Akbar Faizal mengatakan keinginan anggota dewan memperkarakan pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden atas perkara Century menjadi lebih mudah dengan adanya putusan MK atas uji materi Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD.

Menurut Akbar keinginan anggota dewan mengajukan hak menyatakan pendapat sudah mengemuka sejak paripurna memutuskan hasil Pansus Century awal Maret 2010. Namun, kala itu dukungan yang didapat masih sedikit. Selain itu, syarat dukungan 3/4 anggota dewan untuk usul Hak Menyatakan Pendapat membuat komposisi kekuatan menjadi timpang.

"Hanura (saat itu) sudah lengkap 17 tandatangan anggota. Saya kira Golkar juga akan mengajukan hak menyatakan pendapat," kata Akbar dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/1/2011).

Sementara itu, mantan anggota Tim 9 lainnya, Bambang Soesatyo mengatakan tandatangan usulan HMP tercatat 126 anggota dewan lintas fraksi saat kasus ini panas di 2010. "Kami mesti mengkomunikasikan lagi," tegasnya.

Mereka sepakat bila pemerintah tidak memprioritaskan penyelesaian kasus Century yang ditangani institusi penegak hukum yakni Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung, maka bukan tidak mungkin HMP kembali digulirkan.

"Ini jalan terang baru, kalau kemarin terhalang tirani mayoritas. Kami akan mencoba menyelesaikan kasus Bank Century. Kasus Bank Century harus ada yang dipersalahkan," tegas Bambang. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
READ MORE -> Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum

Rabu, 09 Maret 2011

Libya ke Tunisia

Sebanyak 30.000 orang yang hendak mengungsi dari Libya ke Tunisia dilaporkan hilang. Diduga, mereka dihadang tentara bayaran pemimpin Libya, Muammar Khadafi, dan dipaksa kembali ke Tripoli untuk bekerja.

Menurut Ibrahim Osman dari organisasi bantuan kemanusiaan Bulan Sabit Merah, dilansir dari laman Associated Press, Selasa, 8 Maret 2011, sekitar 30.000 orang berkumpul di perbatasan antara Libya dan Tunisia di Ras Ajdir pada minggu lalu. Mereka adalah para pekerja migran asal Bangladesh, Mesir dan negara-negara Afrika lainnya.

Osman mengatakan para pekerja migran ini tengah menunggu giliran untuk diperbolehkan melintas ke Tunisia. Di saat yang bersamaan, di dekat tempat itu, para tentara dan warga yang setia kepada Khadafi tengah menggelar demonstrasi pro-pemerintahan. "Lalu malamnya, 30.000 orang tidak melintas, tapi hilang. Sampai sekarang, tidak ada yang mengetahui persis kemana mereka pergi," ujar Osman.

Osman mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka dihadang oleh tentara Khadafi dan dipaksa untuk kembali ke Tripoli untuk bekerja. Sebelumnya, Osman telah mencari para pengungsi yang hilang dengan menggunakan satelit. Namun, tidak terlihat kamp pengungsi besar dalam citra yang ditampilkan satelit.

"Mereka semua dibawa kembali untuk bekerja, karena Tripoli mempekerjakan mereka untuk pekerjaan dasar, seperti membersihkan rumah sakit, dan lain-lain. Ini baru spekulasi, mungkin saja mereka tidak ada pilihan lain, atau mungkin mereka tergiur dengan sejumlah bayaran," ujar Osman.

Selain para pengungsi yang hilang, ujar Osman, ribuan pengungsi terjebak tanpa paspor di daerah tak bertuan di perbatasan antara Libya dengan Tunisia, Mesir, Aljazair, Niger, Chad dan Sudan. Mereka tidak dapat kemana-mana karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang memadai.

"Seperti bandara di Eropa, jika kau mendarat di tempat transit, kau tidak di negara manapun. Jika kau tidak punya dokumen, maka kau terjebak," ujar Osman

"Dari pihak Libya, mereka tidak peduli. terdapat ribuan, sekitar 2000 hingga 3000 orang. Kebanyakan mereka tidak membawa dokumen. Mereka kabur, mereka takut," lanjutnya lagi.

Dilaporkan, per Selasa, masih terdapat 224.661 pengungsi yang berada di perbatasan Libya dengan berbagai negara sejak 20 Februari lalu. Dengan rincian, 115.399 diperbatasan dengan Tunisia, 101.609 di perbatasan dengan Mesir, 5.448 di perbatasan dengan Aljazair, dan 2.205 di perbatasan dengan Nigeria. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Libya ke Tunisia.
READ MORE -> Libya ke Tunisia

Selasa, 08 Maret 2011

Identitas korban mutilasi

Identitas korban mutilasi yang bagian tubuhnya ditemukan di saluran air Kolaka, perbatasan Kabupaten Sidrap-Wajo pada Sabtu-Minggu (5-6/3), akhirnya terungkap. Korban adalah Andi Ondong, kelahiran Parepare pada 1957. Kemarin pagi, warga menemukan kepala korban di saluran air depan Bank Danamon, jalan poros Sidrap-Wajo. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Syamsu Yasmin menegaskan, potongan badan dan tubuh yang ditemukan di saluran air di perbatasan Sidrap-Wajo identik dengan kepala yang ditemukan di saluran air jalan poros Sidrap.

Korban adalah warga Parepare yang hilang dan telah dicek,”ungkap Yasmin. Dari informasi yang dihimpun media massa, korban tinggal di Jalan Andi Makkau, Kota Parepare. Andi Ondong satu-satunya perempuan dari enam saudara. Beberapa tahun terakhir ini, dia tinggal sendiri di rumah yang dulu pernah menjadi kediaman mantan Wali Kota Parepare H Basrah Hafid ketika masih remaja. Korban terakhir kali terlihat tetangga sedang menyelesaikan jahitan untuk tirai jendela. Selain itu, korban dalam dua pekan lalu sempat bertengkar dengan keponakannya. Dari pantauan media massa, kondisi rumah yang cukup besar itu masih terlihat rapi dan tidak berantakan.

Tampak darah berceceran dekat pintu kamar mandi, dengan keadaan kipas angin dan televisi sedang menyala dan emas korban masih berada di tempatnya. Darah itu telah mengering dan diperkirakan telah ada sejak Sabtu lalu. Korban diketahui tak berada di rumah ketika keluarga ingin menjemput untuk melayat seorang kerabat yang meninggal dunia di Kota Makasar.

Namun, pintu rumah bagian depan terkunci sehingga para tetangga dan keluarga membongkar untuk masuk. A Sony, keluarga korban, menuturkan, saksi mata seorang penjual motor, di Jalan Andi Makkasau, Parepare, mengaku melihat seseorang yang mencurigakan pada Sabtu (5/3), sekitar pukul 03.00 Wita dini hari. “Menurut saksi mata, dia sempat membantu orang tersebut mencari kunci motor yang jatuh.

Ciri-cirinya, orang itu berambut agak panjang dan berlogat Makassar. Dia memakai motor Vega silver,”kata dia menirukan ucapan saksi mata. Andi Bustam, kakak korban, yang ditemui di RSUD Nene Malomo kemarin, berharap potongan tubuh lainnya segera ditemukan.“Saya hanya melihat kepala itu sudah pasti adik saya. Kami dari keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib,“ tandas dia.

Almarhumah Andi Ondong dikenal baik dan cepat akrab dengan orang, Andi Onddong memiliki sifat yang mandiri dan tidak kenal menyerah. “Dia baik, suka bergaul, dan juga mandiri selama ini,”papar dia. Sementara itu, Kepolisian Resor (Polres) Wajo tetap berkoordinasi dengan Polres Sidrap dan Parepare karena potongan tubuh korban berupa badan tanpa kepala dan bagian pusar hingga lutut ditemukan di wilayah hukum Wajo. “

Sebenarnya tiga polres ini semuanya menangani, tapi karena LP (laporan polisi) di Parepare, kemungkinan Polres Parepare yang akan menangani,” ungkap Kapolres Wajo AKBP Nanang Purnomo kemarin. Dua potongan tubuh yang ditemukan di wilayah Wajo segera dibawa ke Parepare untuk disatukan. “Rencana hari ini kedua potongan tubuh yang ditemukan di Wajo dibawa ke Parepare,”pungkas dia. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Identitas korban mutilasi.
READ MORE -> Identitas korban mutilasi

Pria berkepala plontos

Rahman, 46, yang dituduh sebagai pelaku pungutan liar (pungli) terhadap 10 honorer Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Soppeng mengancam akan melaporkan LSM Garda Bangsa ke aparat kepolisian. Pria berkepala plontos ini sangat keberatan atas tuduhan menjadi pelaku pungutan liar terhadap honorer PSDA Soppeng untuk mengangkatnya sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tempatnya mengabdi. Menurut dia, tuduhan yang dialamatkan kepadanya salah besar. “LSM Garda Bangsa mengada- ada. Salah satu honorer yang katanya menjadi korban bernama Aidil Hasan Basri, keponakan saya.

Mana mungkin saya tega memperlakukan keponakan kayak begitu,”ungkap dia saat bertandang ke kantor media massa beberapa waktu lalu. Pria yang pernah menjadi honorer di PSDA Soppeng ini menegaskan, tidak mengenal ke-10 honorer yang disebutkan telah menjadi korban tersebut. Atas pemberitaan yang dimuat di sejumlah media ini,Rahman mengaku sangat malu dan merasa keberatan.

Karena itu, dalam waktu dekat ini,dia akan memerkarakan LSM tersebut ke Polres Soppeng dan Polda Sulselbar atas dugaan kasus pencemaran nama baik.“Saya segera melaporkannya ke polisi. Saya sangat malu dituduh yang tidaktidak oleh LSM itu,”kata dia. Terkait ancaman laporan Rahman tersebut, Sekretaris LSM Garda Bangsa Soppeng A Mul mengaku siap menghadapi laporan tersebut.“Saya berbicara di koran berdasarkan hasil investigasi yang valid, disertai bukti rekaman.

Kalau mau melapor, silakan saja,”ujar dia yang dikonfirmasi tadi malam. Sekretaris LSM Garda Bangsa A Mul mengungkap praktik pungli berkedok pengurusan menjadi CPNS diduga terjadi di PSDA Soppeng.Ke- 10 tenaga honorer yang dijanjikan menjadi CPNS di instansi tersebut diminta membayar Rp15 juta. Atas dugaan tersebut, Kepala Dinas PSDA Kabupaten Soppeng A Syamsuria menandaskan, dia tidak tahu oknum pegawai yang diduga terlibat. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Pria berkepala plontos.
READ MORE -> Pria berkepala plontos

Minggu, 06 Maret 2011

Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah

Blog SEO Blogger Blogspot iseng-iseng mendukung kontes SEO dengan keyword Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah, ya untuk informasi atau lebih jelasnya tentang kontes tersebut, langsung ke TKP saja ya, hehehehe....
READ MORE -> Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah

Jumat, 04 Maret 2011

Pemerintah Kota Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi akan membebaskan retribusi izin usaha penyelenggaraan kesehatan sebagai upaya untuk menarik investasi. Sekretaris Dinas Kesehatan Huzen Rachmadi mengatakan, pembebasan retribusi ini sekaligus menjalankan amanat Undang- Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah.

“Dengan adanya aturan baru tersebut, setiap usaha penyelenggaraan kesehatan tidak akan dibebani retribusi izin usaha,” tegas Huzen seusai membahas peraturan daerah (perda) pendukung rencana tersebut di DPRD Kota Cimahi, kemarin. Huzen menjelaskan, usaha penyelenggaraan kesehatan terbagi dalam lima kelompok besar, di antaranya tenaga kesehatan seperti praktek dokter, apoteker, bidan perawat, dan perawat gigi. Penyelenggara kesehatan tingkat satu seperti balai pengobatan dan balai khitan. Penyelenggara kesehatan tingkat dua seperti rumah sakit tipe B dan C, rumah sakit khusus, rumah bersalin, dan izin praktek dokter bersama.

Kemudian penunjang medis seperti apotek, laboratorium, dan radiologi dan terakhir, penyelenggaraan kesehatan di luar kedokteran seperti industri rumah tangga obat tradisional dan depot air minum isi ulang.Menurut Huzen, dengan dibebaskannya retribusi izin usaha tersebut diharapkan mampu mengembangkan investasi di bidang kesehatan, sekaligus meningkatkan pengendaliannya. “Dengan dibebaskannya retribusi izin usaha, diharapkan para pelakunya bisa lebih sadar dalam mengurus perizinan,”ungkapnya.

Namun, kata Huzen, ke-mudahan berupa pembebasan retribusi izin tersebut bukan berarti pelakunya bisa menjalankan usaha sesuka hati. Jika terbukti melakukan pelanggaran seperti persaingan yang tidak sehat, mereka bisa dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha.

“Status Cimahi sebagai sebuah kota tentunya perlu didukung usaha penyelenggaraan kesehatan setaraf kota, baik itu kualitas maupun kuantitasnya, tapi bukan berarti pula di luar kendali,” tandasnya. Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi Ike Hikmawati mengatakan, meski retribusi izin kesehatan dibebaskan, namun tetap tidak berpengaruh banyak bagi pendapatan asli daerah (PAD). “Saya anggap tidak berpengaruh pada PAD. Toh hanya sekitar Rp24 juta per tahunnya,” tandas Ike. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Pemerintah Kota Cimahi.
READ MORE -> Pemerintah Kota Cimahi

Sebanyak 10 calon anggota Komisi Informasi Daerah

Sebanyak 10 calon anggota Komisi Informasi Daerah (KID) mengikuti fit and proper test di ruang kerja Komisi A DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin. Seluruh pimpinan dan anggota Komisi A menguji satu persatu seluruh calon komisioner secara bergiliran. Masing-masing peserta diberikan kebebasan untuk memaparkan komitmennya terhadap KID.“Kami juga turut memberikan pertanyaan yang menyangkut berbagai aspek berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi,” ujar anggota Komisi A Maman Abdurachman.

MenurutMaman, materipertanyaan yang diberikan kepada para calon komisioner ini meliputi kapasitas dan integritas calon dalam menyikapi berbagai persoalan terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Para calon komisioner juga turut diberikan kesempatan memaparkan program kerjanya. ”Ada beberapa anggota KID yang masih memiliki aktivitas di luar.

Ini tentunya akan menjadi pertimbangan kami karena mereka harus melepaskan segala atribut atau jabatan yang masih melekat,”ungkap Maman. Dia menyebutkan, tes kali ini merupakan tahapan akhir proses seleksi yang dilakukan di DPRD. Selanjutnya, hasil fit and proper test diserahkan kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan untuk ditetapkan.

Sebagaimana diketahui, 10 calon anggota KID yang lolos adalah Anne Friday, Anton Minardi, Budi Yoga Permana, Dan Satriana, Eko Arief Nugroho, H Hasbul Nurhadi, Herry Hermawan, Mahi M Hikmat, M Baedarus, dan Rana Akbari F. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang Sebanyak 10 calon anggota Komisi Informasi Daerah.
READ MORE -> Sebanyak 10 calon anggota Komisi Informasi Daerah

gudang penyimpanan benih sayuran dan tanaman bunga impor ilegal

Sebuah rumah di Jalan Mama Adiwarta No 45 RT 02/12, Desa/Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang dijadikan gudang penyimpanan benih sayuran dan tanaman bunga impor ilegal digerebek kemarin.

Penggerebekan dipimpin Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno- Hatta,didampingi beberapa anggota polisi. Petugas menyita benih tanaman di antaranya sawi, kol, jagung, tomat, dan bunga-bungaan sebanyak 25 dus kecil, 35 dus besar, 2 karung; 1 laptop, dan 1 flashdiskyang diduga digunakan sebagai alat bertransaksi secara online dengan para pembeli. “Semua barang bukti itu langsung dibawa oleh petugas ke Jakarta untuk dimusnahkan. Semua benih tanaman dan sayuran ilegal ini diimpor dari Taiwan dan pelakunya sudah kami bekuk di Jakarta.

Penggerebekan hari ini untuk menyita barang-barang yang ada di rumah pelaku yang juga dijadikan sebagai gudang penyimpanan,” ungkap Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta Wawan Sutian. Wawan menyebutkan, pelaku bernama Chi Yuan Yang/Iwan Yuang, 61, di paspor tercatat berkewarganegaraan Taiwan, serta istrinya, Leni, yang berkewarganegaraan Indonesia. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot tentang gudang penyimpanan benih sayuran dan tanaman bunga impor ilegal.
READ MORE -> gudang penyimpanan benih sayuran dan tanaman bunga impor ilegal
 
 
Copyright © 2015 SEO Blogger Blogspot All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho