Sabtu, 30 Juli 2011

Uji kompetensi wartawan

Sebanyak 31 wartawan media cetak, radio, dan online, mengikuti uji kompetensi wartawan yang difasilitasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Mereka harus mampu memenuhi standar minimal menjalani profesi kewartawanan demi kepentingan masyarakat.

Uji kompetensi ini untuk memenuhi kesepakatan komunitas pers nasional, dan menjadi keputusan Dewan Pers mengenai standar kompetensi wartawan yang disahkan pada 2 Februari 2010," kata Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, di sela Uji Kompetensi Wartawan yang berlangsung di Sekretariat PWI Jakarta Raya (Jaya), Sabtu (30/7/2011).

Hendry mengemukakan, 31 wartawan yang mengikuti uji kompetensi itu terdiri atas tiga jenjang karir, yakni tujuh wartawan utama, 12 wartawan madya, dan 12 wartawan muda. Standar Kompetensi Wartawan mengatur bahwa wartawan utama lebih mengutamakan tugas manajerial pengambilan kebijakan keredaksian, dan wartawan madya melakukan tugas koordinasi tugas keredaksian, sedangkan wartawan muda lebih banyak bertugas menyusun, mencari dan memproduksi berita.

"Ini semua menyangkut tugas kewartawanan yang menjalani sistem mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi bagi kepentingan publik yang didasari kesadaran beretika jurnalistik dan paham kaidah hukum pers," tutur Wakil Pemimpin Redaksi Harian Warta Kota itu.

Uji Kompetensi Wartawan tersebut berlangsung dua harim sejak Jumat (29/7/2011). Peserta menjalani ujian secara lisan, tertulis dan simulasi menyangkut kesadaran profesi, pengetahuan umum dan khusus, serta keterampilan menjalankan tugas kewartawanan.

Dari 31 peserta, tiga wartawan muda yang dinyatakan belum kompeten oleh tim penguji. "Mereka yang belum kompeten boleh mengikuti uji kompetensi lagi. Uji kompetensi ini merupakan cermin atau rekonstrusi tugas kewartawanan sehari-hari bagi peserta. Jadi mereka harus mampu memenuhi standar minimal menjalani profesi kewartawanan demi kepentingan masyarakat," papar Hendry.

Sejauh ini, Dewan Pers baru menetapkan Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) pada 6 Mei 2011 dan PWI pada 25 Juli 2011 sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan. Kedua lembaga telah melalui verifikasi administrasi, dan dinilai mampu mengadakan pendidikan dan pelatihan, serta memiliki tenaga penguji yang kompeten di bidang kewartawanan. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot yang berjudul Uji kompetensi wartawan.
READ MORE -> Uji kompetensi wartawan

Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayjen Lodewijk F Paulus

Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayjen Lodewijk F Paulus menutup secara resmi pendidikan Komando Angkatan 91 tahun 2011 di Pantai Permisan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (29/7/2011). Penutupan pendidikan ditandai dengan serangan regu komando di Pantai Permisan, yang merupakan rangkaian kegiatan terakhir dari keseluruhan tahapan pendidikan Komando.

Pendidikan yang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan tersebut terbagi menjadi tahap basis selama 18 minggu, tahap gunung hutan selama 6 minggu dan diakhiri dengan tahap rawa laut selama empat minggu.

Pendidikan Komando Angkatan 91 ini diikuti oleh 155 personel terdiri atas 25 perwira, 4 orang bintara, dan 108 tamtama. Pada akhir pendidikan dinyatakan lulus 142 orang, termasuk di dalamnya 2 perwira, 2 bintara, dan seorang tamtama dari anggota tentara Kamboja. Sementara 13 personel dinyatakan tidak lulus karena masalah kesehatan.

Dalam amanatnya, Lodewijk mengatakan, dengan pelantikan ini berarti telah lahir ksatria-ksatria muda yang siap menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Danjen menambahkan bahwa dengan menyandang predikat sebagai "Prajurit Komando", setiap prajurit telah memiliki beban tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang tidak ringan dalam menghadapi setiap penugasan dalam mengatasi setiap ancaman yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Danjen berharap agar di benak setiap prajurit Komando senantiasa tertanam keinginan untuk selalu berusaha meningkatkan profesionalitasnya melalui belajar dan berlatih. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot yang berjudul Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayjen Lodewijk F Paulus.
READ MORE -> Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayjen Lodewijk F Paulus

Tingkat intelektualitas dan moralitas pemimpin bangsa

Tingkat intelektualitas dan moralitas pemimpin bangsa saat ini sangat jauh dibandingkan pemimpin-pemimpin pada zaman kemerdekaan. Generasi muda Indonesia saat ini harus belajar kepada para tokoh zaman kemerdekaan dan pendiri bangsa seperti Agus Salim.

Pemimpin pada zaman kemerdekaan umumnya adalah pemikir dan penulis sehingga wajar jika akhirnya Indonesia merdeka dan mampu meletakkan fondasi yang kuat bagi keberlangsungan bangsa. Adapun pemimpin saat ini umumnya adalah politikus yang oportunis dan mendewakan uang sehingga membuat kehidupan negara makin karut-marut.

Demikian salah satu kesimpulan dari pernyataan sejarawan Taufik Abdullah, tokoh Islam Syafii Maarif, Rektor Paramadina Anies Baswedan, dan mantan menteri Emil Salim saat peluncuran buku Hadji Agus Salim berjudul Pesan-pesan Islam, Sabtu (30/7/2011), di Jakarta.

Taufik mengemukakan, pada zaman kemerdekaan, pemimpin umumnya terdiri dari para pemikir dan penulis. Sebut saja Soekarno, M Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, dan Agus Salim. Pada zaman Orde Baru, bangsa Indonesia dipimpin kaum teknokrat, seperti Widjojo Nitisastro dan Emil Salim.

Selanjutnya, pada zaman reformasi, ketika Indonesia menganut demokrasi, kepemimpinan bangsa justru dikuasai oleh politikus. Sayangnya, kata Taufik, dalam memerintah, para pemimpin tidak mengandalkan ide dan integritas, melainkan uang.

Anies menambahkan, pada zaman kemerdekaan, perdebatan antartokoh biasanya menyangkut ide tanpa dilatari kepentingan apa pun. Karena itu, tokoh-tokoh yang berbeda ide biasanya tetap berkawan dan bahkan bahu-membahu memimpin bangsa. Lain halnya saat ini. Karena didominasi politikus, perdebatan antarelite adalah soal kepentingan. Dampaknya, para elite ribut sendiri tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Ke mana bangsa ini menuju pun menjadi kabur.

"Generasi muda Indonesia saat ini harus belajar kepada para tokoh zaman kemerdekaan dan pendiri bangsa seperti Agus Salim," katanya.

Syafii mengingatkan, sosok Agus Salim harus diteladani oleh kaum muda saat ini agar Indonesia bisa menuju kejayaan. Agus Salim merupakan pemikir yang selalu menggunakan rasionalitas dalam memahami sesuatu, termasuk agama Islam. Namun, pada saat bersamaan, ia juga seorang penganut Islam yang taat.

"Agus Salim mengajar Islam kepada dunia Barat dengan rasionalitas sehingga Islam bisa dipahami. Jadi, Agus Salim berperan penting dalam membangun dialog antarperadaban dan iman," kata Syafii. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot yang berjudul Tingkat intelektualitas dan moralitas pemimpin bangsa.
READ MORE -> Tingkat intelektualitas dan moralitas pemimpin bangsa

Kasus pemeriksaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum

Kasus pemeriksaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Blitar, Jawa Timur, menunjukkan bahwa Polri semakin dipecundangi kekuatan partai politik. Kasus ini menunjukkan juga, Polri tidak independen dan tidak profesional.

Anas sebagai ketua umum parpol penguasa sudah berhasil memperalat Polri untuk menunjukkan arogansi dan power-nya, serta memberi sinyal bahwa dia tidak akan tersentuh meski Nazaruddin telah membeberkan kasus korupsinya," tulis Koordinator Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (30/7/2011).

IPW menyatakan prihatin dengan kondisi Polri seperti sekarang ini. Apalagi, adanya pernyataan Kepala Bareskrim Polri yang tidak tahu-menahu soal pemeriksaan Anas di Blitar. Hal ini makin menunjukkan Polri sudah terbelah dalam polarisasi politik antara pendukung Partai Demokrat dan kelompok anti-Partai Demokrat," ujar Neta.

Jika ini dibiarkan, menurut Neta, ke depan Polri dalam bahaya polarisasi politik praktis. Untuk itu, kasus Anas harus diusut tuntas, ditelusuri siapa pejabat Polri yang sudah diperalat Anas, untuk kemudian ditindak tegas," tulis Neta.

Neta menegaskan, kasus ini tidak cukup hanya sanksi teguran, apalagi hanya polisi bawah yang diberi teguran. Kasus Anas telah mempermalukan Polri di tengah makin buruknya citra Polri," tulis Neta. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot yang berjudul Kasus pemeriksaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum
READ MORE -> Kasus pemeriksaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum

Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago

Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago, menyatakan kurang setuju dengan adanya istilah "mafia-mafiaan" di sejumlah kementerian seperti mafia hukum dan lainnya. Yang terjadi sebenarnya justru bobroknya benteng birokrasi kita akibat tidak adanya etika. Mafia hukum hanya dalih untuk menutupi kebobrokan birokat kita," kata pengajar pada Pascasarja Politik dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia kepada Kompas di Jakarta, Jumat (29/7/2011) kemarin.

Oleh sebab itu, ia mendukung etika birokrasi yang mengatur larangan birokrasi bertemu dan ditemui oleh siapa pun pihak ketiga di antaranya seperti politisi. Sebab, intervensi seperti itu memungkinkan robohnya tembok-tembok integritas birokrasi saat menjalankan tugas dan kewajibannya. Apalagi, bangsa ini tengah mengalami krisis birokrasi yang bobrok.

"Karena itu, kasus Wisma Atlet yang salah satunya melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dapat dijadikan momentum pemerintah untuk segera melanjutkan pembahasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang kini macet," ujarnya.

Andrinof juga mengingatkan, bobroknya mentalitas birokrasi sekarang ini harus segera dihentikan dengan aturan tata cara dan etika birokrasi. "Bisa saja hal itu dituangkan dalam UU Administrasi Pemerintahan maupun di UU Kepegawaian yang harus direvisi. UU itu harus menjadi prioritas jika mau mencegah terjadinya kasus seperti Nazaruddin," ujar Andrinof. Demikian catatan online SEO Blogger Blogspot yang berjudul Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago.
READ MORE -> Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago
 
 
Copyright © 2015 SEO Blogger Blogspot All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho