Kamis, 08 Desember 2011

Menyepakati retribusi penggantian kartu tanda penduduk

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyepakati retribusi penggantian kartu tanda penduduk (KTP) sebesar Rp50.000. Nilai yang ditetapkan tersebut di bawah usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Rp75.000.

Ketua Pansus Retribusi Jasa Umum Rahman Pina mengatakan, penetapan retribusi biaya penggantian KTP sebesar Rp50.000 itu diambil setelah melakukan pembandingan di Jakarta dan Bandung. “Tarif biaya penggantian KTP itu cukup murah dibandingkan Jakarta dan Bandung. Retribusi itu lebih rendah dari usulan Pemkot,” ungkapnya kepada media massa, kemarin.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dalam hal pelayanan syarat kependudukan dan catatan sipil,Kota Makassar lebih maju dibandingkan Jakarta. “Pembuatan KTP itu gratis, tetapi kan KTP itu hilang atau rusak, jadi ada beban biaya penggantian.Dibandingkan Jakarta dan Bandung, Makassar lebih maju karena menggratiskan pembuatan baru dan tarifnya lebih murah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B Irwan ST menyebutkan, di APBD 2012,alokasi anggaran Dinas Kependudu kan dan Catatan Sipil mengalami kenaikan hingga 100%. Dari hanya Rp6 miliar tahun ini, naik menjadi Rp12 miliar tahun depan. Peningkatan terbesar itu untuk membiayai pengadaan KTP warga. Namun, ke depan Irwan berharap anggaran KTP bisa langsung ke tingkat kecamatan.“ Itu untuk menghindari pungutan liar yang kerap dikeluhkan, terutama saat pembuatan KTP baru,”pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala Bagian Keuangan Pemkot Makassar Muhammad Taufik menyebutkan, melalui jenis retribusi jasa umum yang mengatur tentang pungutan retribusi penggantian KTP dan akta catatan sipil lainnya, Pemkot melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun depan menargetkan pendapatan Rp5,1 miliar.

“Tahun ini setelah perubahan, total pendapatan dari retribusi penggantian KTP dan akta catatan sipil terealisasi Rp4,112 miliar. Melalui rancangan perda tentang jasa umum yang baru ini, tahun depan kami optimistis pendapatan dari retribusi KTP itu bisa mencapai Rp5,1 miliar,” tandasnya, kemarin.
READ MORE -> Menyepakati retribusi penggantian kartu tanda penduduk

Kamis, 01 Desember 2011

Laju inflasi di Provinsi Sulsel

Laju inflasi di Provinsi Sulsel pada November lalu sebesar 0,22%. Kenaikan harga bahan makanan menjadi faktor pendorong inflasi tersebut.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Bambang Pramono mengatakan, pe-nyumbang inflasi November adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, listrik, air, termasuk perumahan.

Khusus kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau menyumbang 0,37%, sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,42%. “Kelompok sandang sebesar 0,73%,” paparnya.
READ MORE -> Laju inflasi di Provinsi Sulsel
 
 
Copyright © 2015 SEO Blogger Blogspot All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho