Senin, 23 Juli 2012

Aksi Penyegelan gedung SDN Inpres 6/75 Selli

Aksi penyegelan terhadap gedung SDN Inpres 6/75 Selli, Kecamatan Bengo hingga kini masih berlangsung. Akibatnya, puluhan siswa di sekolah itu terpaksa diliburkan. Penyegelan SDN Inpres tersebut dilakukan warga Desa Selli sejak beberapa waktu lalu. Warga menuntut Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas) Bone mengganti Kepala SD Abdul Rasyid. Mereka menolak kepala sekolah (kasek) yang berasal dari luar Desa Selli itu. Selain melakukan penyegelan sekolah, warga juga pernah berunjuk rasa di DPRD Bone.Mereka menuntut DPRD Bone mendesak Disdiknas Bone mengganti Abdul Rasyid.

Setelah dilakukan musyawarah dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Diknas Kecamatan Bengo, warga bersedia membuka segel tersebut. Tapi kemarin, warga kembali menyegel sekolah tersebut. Tuntutan mereka masih sama, ganti Kepala SDN Inpres 6/75 Selli.Hingga kini, aktivitas belajar mengajar di sekolah itu terganggu. Semua ruang kelas, termasuk guru, dan kepala sekolah disegel.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bone Andi Darwis Massalinri meminta Disdiknas Bone segera me-nyelesaikan masalah di SD Inpres 6/75 Selli, Kecamatan Bengo. Sebab, jika dibiarkan aksi penyegelan itu sangat merugikan para siswa. “Kami mendesak Disdiknas Bone untuk segera mencarikan jalan keluar atas persoalan ini. Jangan biarkan masalah seperti ini berlarut-larut,”kata Andi Darwis kepada wartawan di DPRD Bone kemarin.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdiknas Bone Muh Syukur mengatakan,pihaknya tengah mencari jalan keluarga atas persoalan di SD Inpres 6/75 Selli.Kepala UPTD Diknas Kecamatan Bengo Marshal diberi mandat untuk menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Selain itu,ujar Muh Syukur, Disdiknas juga meminta bantuan Camat Bengo Anwar untuk memfasilitasi pertemuan, melakukan pendekatan kepada warga, dan mencari jalan keluar.

“ Saya sudah serahkan kepada Kepala UPTD Bengo untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan,” kata Andi Darwis. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Bengo Marshal mengatakan, pihaknya tetap mengupayakan pendekatan dengan warga agar masalah ini bisa selesai secara baik. “Saya menduga ada aktor di balik penyegelan ini,”tutur Marshal.

Disinggung tentang tuntutan warga agar Disdiknas Bone mengganti Kepala SDN Inpres 6/75 Selli, dia mengaku hal itu tidak mungkin karena pengangkatan kepala sekolah melalui SK Bupati. “Tidak mudah mengganti kepala sekolah yang telah mendapatkan SK. Apalagi tanpa alasan jelas, “ ujar dia.
READ MORE -> Aksi Penyegelan gedung SDN Inpres 6/75 Selli

Selasa, 10 Juli 2012

Melihat Cara kerja Sistem Peringatan Dini Tsunami

Kanselir Republik Federal Jerman Angela Merkel mengunjungi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu, untuk melihat cara kerja sistem peringatan dini tsunami (Indonesia Tsunami Early Warning System/InaTEWS).

Sejumlah menteri hadir dalam acara kunjungan Merkel yang dilakukan dalam rangkaian peringatan 31 tahun kerja sama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara Indonesia dan Jerman itu.

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu dan Kepala BMKG Sri Woro B Harijono hadir dalam acara itu.

Merkel, yang melakukan kunjungan kerja di Indonesia pada 10-11 Juli 2012, sebelumnya bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Masjid Istiqlal serta Gereja Immanuel di Jakarta.

Jerman melalui proyek German Indonesia Tsunami Early Warning System (GITEWS), terlibat dalam pengembangan sistem monitoring, pusat operasional, telekomunikasi, pembangunan kapasitas sumberdaya manusia, dan penelitian di Indonesia.
READ MORE -> Melihat Cara kerja Sistem Peringatan Dini Tsunami

Kamis, 05 Juli 2012

Ancaman Menutup Panti Asuhan

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengancam akan menutup panti asuhan yang melakukan pengumpulan sumbangan dengan mendatangi rumah warga atau door to door. Pengelola atau panti asuhan yang terbukti mengkordinir penghuninya mengumpulkan sumbangan akan dikenakan sanksi tegas.

Larangan serupa diberlakukan pada tempat umum terkecuali rumah ibadah. Karena itu, masyarakat diimbau agar melaporkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) setempat jika mendapati peminta sumbangan yang mengatasnamakan panti sasuhan. Pelarangan tersebut berdasarkan peraturan darah (Perda) Nomor 2/2008 tentang pembinaan anak jalanan,gelandangan, pengemis dan pengamen.

“Tidak boleh lagi ada warga panti yang meminta sumbangan door to door.Ini sudah dilarang sesuai dengan Perda Kota Makassar. Kalau masyarakat menemukan, silahkan laporkan ke Dinsos,” kata Kepala Dinsos Makassar Burhanuddin di Hotel Losari Metro Makassar,kemarin. Masyarakat Makassar jika menerima peminta sumbangan di rumahnya, lanjut dia, harus menanyakan nama dan alamat panti asuhan atau lembaga lainnya. Kemudian identitas lembaga peminta sumbangan dilaporkan ke Dinsos untuk ditindaklanjuti.

“Dilarang keras meminta sumbangan ke rumah warga. Kalau ada pengelola panti yang membandel,akan dikenakan sanksi tegas termasuk ditutup. Hanya di Masjid dan tempat-tempat ibadah kita perbolehkan ada permintaan sumbangan,”tegasnya. Dinsos juga meminta kepada masyarakat Makassar agar meningkatkan kewaspadaan kepada peminta sumbangan menjelang Bulan Ramdan.

Tidak menutup kemungkinan, kata Burhanuddin, meminta sumbangan hanya dijadikan kedok untuk mencari celah untuk mencuri bahkan merampok rumah warga. Selain mewaspadai peminta sumbangan, Dinsos Makassar juga menggencarkan razia anak jalanan, dan gepeng.
READ MORE -> Ancaman Menutup Panti Asuhan
 
 
Copyright © 2015 SEO Blogger Blogspot All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho