Selasa, 04 September 2012

Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik

Sekretaris departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai pernyataan wakil ketua KPK Busyro Muqoddas agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur dari jabatan di partai demokrat agar memberi contoh kepada para menteri yang berasal dari partai politik, sebagai pernyataan yang kurang tepat (anakronisme).

Di Jakarta, Selasa, Rachland Nashidik, mantan direktur eksekutif imparsial, bahkan mengatakan pernyataan Busyro itu merupakan "political gimmick" dan merendahkan bobot gagasan di dalamnya yang mungkin benar atau baik.

Menurut dia, pilihan politik Presiden tidak bisa dinilai oleh norma atau keadaan yang belum dibentuk. Busyro mengatakan Presiden bersalah karena seharusnya melepas jabatannya sebagai pengurus partai politik, sama ganjilnya dengan mengatakan seharusnya Pangeran Diponegoro menunggang motor. Tentu saja benar bahwa motor bisa lari lebih kencang dari seekor kuda. Tapi kita semua tahu pada masa itu motor belum ada.

Begitu juga Presiden SBY yang tidak bisa disalahkan karena baik konstitusi, undang-undang atau kebiasaan politik, tidak melarang atau memerintahkan pemisahan jabatan pemerintahan dengan kepengurusan di partai politik, seperti yang digagas wakil ketua KPK itu. Namun demikian, presiden bisa diajak berdiskusi dan diyakinkan bahwa hal itu perlu dilakukan.

Apabila wakil ketua KPK meyakini bahwa pemikirannya perlu diwujudkan demi mencegah wabah korupsi, lanjut Rachland, maka Busyro Muqoddas perlu merangkul dan meyakinkan partai-partai politik yang sejalan atau bersimpati pada KPK untuk bersama-sama memperjuangkannya di DPR agar menjadi aturan hukum yang mengikat semua tanpa pandang bulu.

Sayang sekali, Wakil Ketua KPK nampaknya memulai upayanya yang heroik itu, justru dengan serangan politik yang bisa berakibat mengurangi peluangnya sendiri.

Sepatutnya, setiap komisioner KPK mengetahui, memberi pernyataan politik, atau melibatkan diri ke dalam politik praktis, adalah pelanggaran serius atas imparsialitas (keseimbangan) yang merupakan kewajiban etiknya.
READ MORE -> Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik
 
 
Copyright © 2015 SEO Blogger Blogspot All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho