Selasa, 29 Oktober 2013

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron mengatakan, Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah menyampaikan data pemilih bermasalah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Daniel mengklaim, data tersebut sudah dilengkapi rincian nama dan alamat pemilih.

"Bawaslu sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 763, Kamis (24/10/2013) lalu, agar Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota menyerahkan data lengkap by name by address kepada KPU di daerah," ujar Daniel di Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Dia mengatakan, Bawaslu di tingkat pusat memang tidak memiliki data pemilih yang terinci. Karena itu, kata dia, pihaknya hanya merekapitulasi data bermasalah yang disampaikan pengawas pemilu di daerah.

Daniel menyampaikan, pihaknya memang tidak memiliki data lengkap terkait data pemilih bermasalah seperti yang diminta KPU. Data tersebut, kata dia, ada di Bawaslu di tingkar daerah. Sementara itu, Bawaslu hanya melakukan rekapitulasi atas data dari provinsi dan kabupaten/kota.

"Kami juga baru sadar ternyata KPU butuh data by name by address itu. Kami akui kemarin memang tidak mengumpulkan data lengkapnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan rekomendasi pihaknya agar KPU melakukan penundaan penetapan DPT nasional.

"Kami menyampaikan rekomendasi, agar KPU lakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang akan ditetapkan selambat-lambatnya sampai 4 November," kata Muhammad dalam rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih teta[ (DPT) nasional, Rabu (23/10/2013).

Dia mengatakan, Bawaslu meminta KPU melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan. Pencermatan itu, katanya, dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan data pemilih pemilu seperti Kementerian Dalam Negeri dan partai politik.

KPU memutuskan menunda penetapan DPT secara nasional hingga Senin (4/11/2013). Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, penundaan itu semata untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU sendiri berpendapat, DPT sudah cukup bersih, valid, dan akurat.

"Yang jadi dasar (penundaan DPT ) adalah ketentuan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, bahwa rekomendasi Bawaslu wajib ditindaklanjuti," ujar Husni.

Baca juga: Resep Cake Pandan Lapis Puding Koktail.

0 komentar:

 
 
Copyright © 2015 SEO Blogger Blogspot All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho